Prabowo menandatangani perubahan UU nomor 2 tahun 2024 tentang DKJ. Nomenklatur pada pejabat 'DKI Jakarta' kini berubah menjadi 'Daerah Khusus Jakarta'.

Nomenlaktur pejabat gubernur hingga DPRD di DKI Jakarta kini berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Perubahan itu berlaku per 30 November 2024.

Sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menetapkan UMP DKI Jakarta 2025 sesuai upah minimum nasional (UMN) 6,5 persen.

Menurut Fahira Idris, tanpa penguatan kewenangan, maka percepatan fungsi DPD RI tidak akan maksimal, baik di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran.

"Harapan kita sih bisa sampai menembus angka Rp 6 juta atau 6,5 juta. Kalau hitung-hitungannya nanti tinggal dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi Jakarta."