Inovasi Program Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Pemerintah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rancang Skema Pembiayaan Baru untuk Program FLPP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama ini, program rumah subsidi dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya 25 persen berasal dari perbankan.

"Kami telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, dan BPKP untuk merumuskan formula baru tahun ini. Apakah akan diterapkan skema 60/40, 50/50, atau pola lainnya. Tujuannya tetap satu, yaitu meningkatkan jumlah penerima manfaat rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat kunjungan kerja di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, juga menekankan pentingnya akurasi dalam menyalurkan program FLPP. Ia memperingatkan agar subsidi tidak mengalir kepada orang-orang kaya, melainkan harus menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. "Subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mereka bisa memiliki rumah," jelasnya.

Pembahasan Program dalam Rapat Bersama DPR

Program rumah subsidi akan menjadi salah satu agenda dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan dibahas, mengingat kedua program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

"Jika program ini berdampak positif bagi masyarakat, maka kita perlu memperbesar anggarannya. Minggu depan, saya akan bertemu dengan Komisi V untuk membahas penggunaan APBN yang terbatas agar mencapai manfaat yang maksimal. Saya percaya bahwa BSPS perlu diprioritaskan bersamaan dengan FLPP," pungkas Ara.