KPPU Siaga Pantau Tender Program Pangan Bergizi Gratis untuk Masyarakat

Pentingnya Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap mengawasi program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari upaya ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataan terbaru, Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat mereka akan memanggil Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, untuk memastikan pengadaan dan distribusi bahan makanan berjalan dengan baik.

“Kami akan fokus pada logistik dan distribusi, serta melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memastikan persaingan usaha berlangsung sehat, mulai dari proses lelang hingga supply chain,” ungkapnya saat konferensi di kantor KPPU.

Pentingnya Penanganan Masalah Distribusi

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bima Yudhistira, menyoroti tantangan yang dihadapi program makan bergizi gratis (MBG) yang baru dimulai pada 6 Januari. Meskipun peluncuran program ini sangat diantisipasi, isu keterlambatan dalam pengiriman makanan masih menjadi kendala utama.

Bima menegaskan, “Logistik dan distribusi adalah dua isu yang harus segera ditangani. Di Jabodetabek, kami sudah menerima laporan tentang keterlambatan pengiriman,” tambahnya dalam Seminar Outlook Persaingan Usaha 2025 di Jakarta.

Partisipasi UMKM dalam Pengadaan

Direktur CELIOS ini juga menekankan pentingnya memastikan pengadaan bahan makanan untuk MBG berasal dari UMKM atau koperasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

“Survei menunjukkan bahwa 85% masyarakat lebih memilih produk lokal dalam pengadaan makan bergizi gratis, dan memberikan dukungan kepada UMKM adalah langkah yang tepat,” pungkas Bima.