Ketua Umum Korpri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mempresentasikan lima usulan strategis untuk tata kelola pemerintahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Zudan, yang juga menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan, menekankan pentingnya memperkuat sistem meritokrasi demi meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyampaian ini berlangsung pada puncak peringatan HUT ke-53 Korpri di GOR Mahaka, Kelapa Gading, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024, yang dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih.
Lima usulan strategis yang disampaikan Zudan mencakup evaluasi desentralisasi dan pemilihan kepala daerah (pilkada), perlindungan karier ASN, desain pilkada baru, penerapan sistem gaji tunggal, serta peraturan pemerintah mengenai Korpri. "Kami juga mendukung program kemandirian pangan dan stabilisasi harga yang diusung Bapak Presiden melalui penandatanganan MoU dan PKS dengan Bulog," ungkap Zudan.
Zudan juga menyoroti dua agenda demokrasi besar yang akan berlangsung tahun ini, yaitu Pemilu serentak pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Ia mengapresiasi netralitas ASN yang terus terjaga selama pelaksanaan pemilu dan pilkada, berharap hasil dari pesta demokrasi ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan karier yang lebih baik bagi ASN.
Namun, Zudan mengingatkan tantangan yang sering dihadapi ASN pasca-pilkada, seperti pergantian pejabat yang tidak berdasarkan sistem meritokrasi. Ia menegaskan perlunya mengakhiri praktik balas budi dan balas dendam oleh kepala daerah terpilih. "Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memperkuat sistem meritokrasi agar ASN dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan lebih optimal," harapnya.
Di akhir acara, Zudan mendoakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka senantiasa sehat dan diberi kemudahan dalam memimpin Indonesia. Peringatan HUT ke-53 Korpri juga diwarnai dengan penyerahan
Lima usulan strategis yang disampaikan Zudan mencakup evaluasi desentralisasi dan pemilihan kepala daerah (pilkada), perlindungan karier ASN, desain pilkada baru, penerapan sistem gaji tunggal, serta peraturan pemerintah mengenai Korpri. "Kami juga mendukung program kemandirian pangan dan stabilisasi harga yang diusung Bapak Presiden melalui penandatanganan MoU dan PKS dengan Bulog," ungkap Zudan.
Zudan juga menyoroti dua agenda demokrasi besar yang akan berlangsung tahun ini, yaitu Pemilu serentak pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Ia mengapresiasi netralitas ASN yang terus terjaga selama pelaksanaan pemilu dan pilkada, berharap hasil dari pesta demokrasi ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan karier yang lebih baik bagi ASN.
Namun, Zudan mengingatkan tantangan yang sering dihadapi ASN pasca-pilkada, seperti pergantian pejabat yang tidak berdasarkan sistem meritokrasi. Ia menegaskan perlunya mengakhiri praktik balas budi dan balas dendam oleh kepala daerah terpilih. "Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memperkuat sistem meritokrasi agar ASN dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan lebih optimal," harapnya.
Di akhir acara, Zudan mendoakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka senantiasa sehat dan diberi kemudahan dalam memimpin Indonesia. Peringatan HUT ke-53 Korpri juga diwarnai dengan penyerahan
Zudan Arif Sampaikan Lima Usulan Strategis untuk HUT ke-53 Korpri kepada Presiden Prabowo
Comments
0 comment